foto : istimewa

POCIMEDIA.COM – Jakarta – Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Jakarta (PPP MJ), Humphrey Djemat mengaku telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Plt. Ketum PPP Pondok Gede, Suharso Monoarfa. Terakhir, keduanya bertemu pada Sabtu (16/11) saat menyambangi mantan Ketum PPP sekaligus mantan Wakil Presiden Hamzah Haz.

Humphrey optimistis bahwa dirinya dan Suharso makin jelas arahnya untuk lebih serius menyatu PPP. Usaha keduanya mendapat sambutan sangat positif dan antusias oleh akar rumput, konstituen dan juga kader-kader PPP dari seluruh Indonesia. Humphrey menyetir pandangan Hamzah Haz yang mengatakan, ”Kalau kedua Ketum ini sudah duduk bersama dan sepakat untuk Islah serta mau melaksanakan Muktamar Bersama, selesailah sudah.”

Menurut Humphrey, Muktamar Bersama yang bermartabat dan setara tersebut haruslah dipersiapkan dengan baik dan melibatkan struktur organisasi masing-masing PPP. Hal ini perlu agar penyatuan PPP tersebut terjadi bukan hanya di kalangan elite saja tetapi dari bawah ke atas (bottom up). Artinya penyaturan secara menyeluruh di organisasi PPP.

Lebih lanjut, Humphrey mengatakan mekanisme organisasi menurut AD/ART PPP adalah melalui Mukernas yang bisa mengambil keputusan sebelum dilakukannya Muktamar. Menurut Ketum Humphrey, PPP MJ akan menyelenggarakan Mukernas IV pada tanggal 30 November – 1 Desember 2019. Salah satu agenda pentingnya adalah menentukan arah Penyatuan PPP.

“Di sinilah dibahas secara rinci dan jelas bagaimana pelaksanaan Muktamar Bermartabat dan Setara tersebut sehingga akan menghasilkan PPP yang besar dan kuat di masa mendatang khususnya di tahun 2024,” tegas Humphrey.

Selain itu, PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa juga akan melakukan Mukernas pada bula Desember mendatang. Selanjutnya, Humphrey dan Suharso mengelola hasil Mukernas masing-masing PPP untuk mewujudkan Muktamar Bersama yang Bermartabat dan Setara.

Humphrey berharap Mukernas IV tanggal 30 November 2019 dapat berjalan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan struktur organisasi di DPP PPP MJ. Artinya pengurus DPP yang telah mencalonkan diri sebagai Caleg dan masuk partai lain, tentu bukan anggota PPP MJ lagi. Demikian juga pengurus DPP yang telah menjadi calon DPD/Senator tahun 2019.

Sesuai Peraturan KPU harus mengundurkan diri dari PPP MJ. Pengurus DPP Sudarto dan Yunus Razak telah mencalonkan diri sebagai calon DPD, telah membuat surat pengunduran dirinya dan diterima DPP maka jelas bukan anggota PPP MJ apalagi dalam posisi Sekjen atau Wakil Sekjen.

“Hal ini perlu diketahui publik agar tidak menimbulkan salah tafsir saat membaca atau mendengar pernytaaan mereka yang bersifat pribadi,” kata Humphrey.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here