TERKAIT DOKUMEN KEPENDUDUKAN, PERCA INDONESIA JAWA TIMUR KEMBALI MELAKUKAN SOSIALISASI DI IBIS BUDGET HOTEL SURABAYA

Terkait Dokumen Kependudukan, PerCa Indonesia Jawa Timur Kembali Melakukan Sosialisasi di Ibis Budget Hotel Surabaya

POCIMEDIA.COM, Surabaya – Dalam upaya melaksanakan visi dan misi tiga pilar utama kegiatan yaitu Advokasi, Sosialisasi dan Konsultasi, Hari ini (Sabtu, 16 November 2019) Komunitas Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia Perwakilan Jawa Timur melaksanakan sosialisasi kepada anggotanya tentang hak dan kewajiban warga negara khususnya bagi Perkawinan campuran di Indonesia.

Bertempat di Ibis Budget Hotel Jl. HR. Muhammad Surabaya, demi memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan sosialisasinya, PerCa Indonesia Perwakilan Jawa Timur mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya diantaranya Notaris dan PPAT Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., dan Ari Kurniawan Utomo dari Dispendukcapil Surabaya. PerCa juga mengundang narasumber dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (DKRTH) Surabaya untuk memproleh informasi yang benar tentang aturan pemakaman. Namun sayang dalam hal ini pihak DKRTH Surabaya tidak dapat hadir.

Diawal, dihadapan 50-an anggota PerCa Indonesia Dispendukcapil Surabaya melalui Ari Kurniawan Utomo menjelaskan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Melalui paparannya Ari juga menceritakan tentang kompleksitasnya masalah kependudukan terutama di kota-kota besar. Terkait pencatatan kematian, Ari menjelaskan bahwa Sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 6 Th. 2019 Pasal 64 dilakukan secara khusus dengan persyaratan dokumen yang lebih banyak diantaranya Surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Lurah; Keterangan kematian dari dokter/paramedis/atau Surat Pernyataan dari Keluarga; Fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga pemohon; KTP-el dan Kartu Keluarga yang meninggal; serta Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Dijelaskan, Pencatatan kematian adalah syarat dari pemerintah untuk mendapatkan Akte Kematian. Dan nantinya akan sangat berhubungan dengan waris. Akte kematian yang adalah surat pembuktian kematian dirasa saat ini sangat penting dimiliki sehingga seringkali menjadi rebutan oleh ahli warisnya, papar Ari Kurniawan Utomo narasumber dari Dispendukcapil Surabaya, maka dari itu Pihak pemerintah melalui Dispendukcapil dalam berbagai kesempatan seringkali mensosialisasikan hal ini.

Pada kesempatan itu Ari juga mengingatkan terkait pencatatan perkawinan non muslim harus dicatatkan di Dispendukcapil maksimal 6 bulan setelah perkawinan secara agama. Apabila lebih dari itu maka akan dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah. Hal ini berbeda untuk perkawinan di KUA yang secara otomatis tercatat di Dispendukcapil. Mengapa harus dicatatkan ? supaya di kemudian hari tidak terjadi masalah karena memang ada istilah kawin tercatat dan kawin tidak tercatat karena tidak ada pelaporan.

“Apabila kurang yakin, Bapak ibu dapat minta tolong pihak kecamatan untuk mengetahui perkawinan Bapak ibu tercatat atau tidak,” lanjut Ari. (16/11).

Di kesempatan yang sama, narasumber Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., menjelaskan tentang Kematian Pasangan Warga Negara Asing (WNA) serta Catatan Penting terkait Dokumen dan Aspek Legalitasnya. Sebagai seorang Notaris dan PPAT, Elizabeth menjelaskan pentingnya Status kependudukan bagi WNA yang meninggal dunia. Disitu diatur oleh Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 62 UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bagi WNA yang meninggal dunia di Indonesia, datanya akan dikeluarkan dari sistem izin tinggal dan data dalam paspornya dibatalkan, maka Kantor Imigrasi sudah tidak memiliki keterkaitan lagi dengan yang bersangkutan, ujar Notaris cantik dari Bogor ini. Selanjutnya, jika jenazah mau dibawa keluar Indonesia, maka keluarga/perusahaan/kedutaan hanya cukup melaporkan secara administrasi ke Imigrasi Bandara Internasional tempat jenazah itu diberangkatkan sehingga pihak imigrasi tidak akan melakukan pemeriksaan atas jenazah itu. Imigrasi hanya berhubungan dengan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia sedangkan jenazah itu bukan merupakan orang lagi melainkan sebagai barang sehingga pemeriksaan mendetail akan dilakukan oleh instansi Bea Cukai.

Akan tetapi jika jenazah itu akan dikuburkan di wilayah Indonesia, pihak imigrasi juga sudah tidak memiliki keterkaitan lagi dan yang harus melapor kepada Dinas Pemakaman setempat ialah keluarga/perusahaan/kedutaannya.

“Jika ada kejadian (seperti kematian) yang membawa akibat perubahan kartu keluarga, maka ini harus dilaporkan. Kejadian ini dikenal dengan nama Peristiwa Kependudukan, yaitu kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,” ujar Elizabeth mengutip Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi putus karena kematian.

Yang menarik, sesi ini juga membahas tentang ‘WARIS’ yang seringkali menimbulkan perselisihan. Berpedoman dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Elizabeth menjelaskan tentang Siapa yang dimaksud sebagai Pewaris dan apa yang dimaksud dengan harta peninggalan.

Yang menjadi pertanyaan dalam diskusi ini adalah apakah WNA dapat membuat wasiat di Indonesia ? Terkait hal ini Elisabeth mengatakan ‘BISA’, tetapi dengan syarat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 945 pembuatan wasiat didasarkan pada letak dimana harta tersebut berada. Artinya, dalam hal yang memiliki aset di luar negeri, maka yang berwenang untuk membuat wasiat atas aset tersebut adalah Notaris/Pejabat yang ditunjuk di tempat dimana aset tersebut berada dengan mekanisme sesuai aturan yang berlaku di Negara tersebut.

Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa ada 4 macam bentuk Wasiat, yang pertama adalah Wasiat Umum yaitu dibuat di hadapan notaris dan 2 orang saksi. Kedua, Wasiat Olographis. Wasiat ini dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh (calon) Pewaris sendiri di hadapan 2 orang saksi. Kemudian Notaris membuat akta penyimpanan/Acta van Depot. Surat Wasiat ini Bisa ditarik kembali oleh (calon) Pewaris.

Selanjutnya ada Wasiat Rahasia. Wasiat ini dibuat didepan 4 orang saksi, 2 orang saksi dari pihak keluarga dan 2 orang saksi dari kantor notaris. Surat Wasiat ini tidak dapat ditarik kembali, tapi apabila suatu ketika wasiat rahasia akan dibatalkan, maka harus dibuat wasiat umum. Dalam penulisan surat ini, Notaris boleh membantu mengketikkan, disamping itu harus ditandatangani oleh calon Pewaris bersama 4 orang saksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 940 KUHPerdata. Hal ini agar tidak dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum.

“Dari keempat surat wasiat yang diatur di KUHPerdata, hanya Surat Wasiat Umum yang dapat dibuat oleh WNA di Indonesia,” jelas Elizabeth Karina Leonita.

Mewakili penyelenggara, Susiyati wakil Koordinator PerCa Indonesia perwakilan Jawa Timur mengungkapkan kegembiraannya. Sebagai pengurus, Susiyati mengaku dengan seringnya acara sosialisasi seperti ini banyak anggota PerCa sudah mulai terbuka dan lebih memahami tentang pentingnya dokumen kependudukan terutama bagi pasangan Perkawinan Campuran di Indonesia.

Dalam kegiatannya, PerCa Indonesia konsisten dengan tiga pilar visi dan misinya yaitu Advokasi, Sosialisasi dan Konsultasi. Susi berharap dapat sesering mungkin mengadakan kegiatan sesuai dengan visi misi PerCa sehingga para anggota semakin terbuka wawasannya dan para anggota juga lebih merasakan hadirnya Organisasi PerCa Indonesia khususnya di Jawa Timur. PerCa juga berharap dapat melakukan audensi kepada instansi-instansi terkait sehingga pemerintah lebih tahu keberadaan dan aktivitas positif kami. (nw)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*