foto: istimewa

Penyerahan draf perombakan aturan perpajakan lewat skema omnibus law akan ditargetkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada pertengahan Desember 2019 nanti.

“Kira-kira itu difinalkan, timeline-nya berharap final draf bisa selesai dan harmonisasi dan bisa disampaikan ke DPR sebelum reses 18 Desember. Januari sudah bisa bahas dan sudah komunikasi ke DPR,” kata Sri Mulyani–Menteri Keuangan pada hari ini, Kamis, (28/11) saat acara CEO Forum di Ritz Charlton, Jakarta.

Sementara untuk draf omnibus law sektor perpajakan, Sri Mulyani sudah menyerahkannya kepada presiden Jokowi, wakil presiden Ma’ruf Amin serta jajaran menteri kabinet Indonesia Maju.

Beberapa poin perombakan sistem perpajakan yang akan tertuang dalam omnibus law juga sudah Sri Mulyani jabarkan kembali kepada para pengusaha yang hadir pada acara CEO Forum.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda), akan dijadikan ranah omnibus law yang ditargetkan.

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa ada 6 area pertama PPh, yang menurunkan corporate income tax dari 25 persen secara bertahap ke 20 persen, 25 ke 22 persen di 2021, dan kemudian menjadi 20 persen pada 2023. @beavinata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here