foto : ilustrasi

POCIMEDIA.COM | Makassar — Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah lama ini mewakili apa yang dialami seorang anak bernama Muh Asbar.

Bocah usia 6 tahun 1 bulan ini mengembuskan napas terakhir di rumahnya, Senin malam (28/10). Ia meninggal dalam pangkuan ibunya Hasrah (22), di rumah mereka Jalan Borong Indah 10 Setapak 7, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini.

Ada dua versi terkait penyebab kematian Asbar. Yang pertama karena almarhum menderita gizi buruk. Kedua, karena mengidap penyakit celebral palsy atau lumpuh otak, yang menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan.
Orang tua Asbar sempat membawa putranya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya guna mendapat perawatan medis.

Namun rumah sakit tersebut terkendala alat dan fasilitas. Sehingga, pihak RS merujuk Asbar untuk melanjutkan perawatan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS).

Namun, upaya agar sang anak mendapat perawatan yang lebih baik, berbuah sebaliknya. Pihak RS Wahidin menolak merawat Asbar lantaran terkendala persoalan administrasi.

”Karena alamat kartu keluarga (KK) beda dengan alamat yang tertera pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik anak saya. Jadi tidak bisa dirawat di Rumah Sakit Wahidin,” kata Muh Basir, ayah Asbar, Selasa (29/10).

Akhirnya, Muh Basir dan istrinya hanya bisa pasrah. Mereka kemudian merawat anaknya di rumah.

Menanggapi peristiwa tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin menyampaikan belasungkawanya atas meninggalnya Muh Asbar.

Menyoal permasalahan administrasi yang dialami almarhum, Naisyah masih akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Nanti kami cek KIS-nya, apanya yang bermasalah. Khusus bagi warga Makassar yang memiliki KTP dan KK masih bisa dilayani tanpa kartu KIS di RSUD Daya,” ujarnya.

Agar tak terjadi persoalan serupa, ia meminta agar menghubungi pihaknya jika ada warga yang berkendala soal proses administrasi kesehatan. “Bila ada proses pelayanan yang dianggap bermasalah pasti akan kami dampingi,” imbuhnya.

Diakui Naisyah, apa yang dialami Muh Asbar bukanlah gizi buruk. Melainkan lumpuh otak. Pihaknya banyak menemukan kasus pada anak akibat kelainan kongenital sejak lahir yang menyebabkan gangguan pertumbuhan yang tidak dapat disembuhkan. Hal itu biasanya dipicu permasalahan pada masa kehamilannya.

Juga kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Naisyah mengimbau bila ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, dapat menghubungi call centre 112. Bila ada hal-hal yang dianggap bermasalah pada proses pelayanan kesehatan, untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

“Kami selalu siap untuk mendampingi yang penting infonya disampaikan ke kami,” tandasnya.

Gizi Buruk

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengindikasikan kasus yang dialami oleh Muh Asbar merupakan gizi buruk. Karenanya, Gubernur HM Nurdin Abdullah meminta kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota untuk mengetahui situasi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Termasuk RT dan RW harus peka dengan kondisi warganya.

“Saya sudah bilang bahwa pemerintah, mulai dari bupati dan wali kota sampai tingkat RT/RW harus tahu kondisi masyarakatnya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ucap Nurdin, Selasa (29/10).

Menurut Nurdin, kejadian tersebut sangat ironis. Karena di wilayah yang selama ini didengungkan sebagai provinsi lumbpung pangan, gizi buruk masih terjadi.

“Saya kira, kejadian gizi buruk ini tidak bisa diterima akal sehat, karena provinsi kita lumbung pangan, baru ada stunting. Hal ini perlu menjadi perhatian,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Sulsel dr Bachtiar Baso, langsung menyikapi kejadian tersebut. Rencananya, hari ini Rabu (30/10) ia akan mengumpulkan seluruh kepala Dinas Kesehatan se-Sulsel untuk membahas bagaimana pelaporan gizi buruk ketika terjadi di daerahnya masing-masing.

“Kita akan membuat suatu sistem pelaporan gizi buruk yang terkoneksi. Jadi tidak ada lagi persoalan gizi buruk yang tidak terlapor secara IT ke Dinas Kesehatan. Semuanya harus dilaporkan,” jelasnya.

Setelah sistem tersebut terbentuk, lanjut dr Bachtiar, nantinya akan dilengkapi dengan monitor dan akan ditempatkan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. Tujuannya untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Sulsel, dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.

“Jadi nanti ada layar monitor terkoneksi di seluruh kabupaten dan kota. Dipantau melalui layar monitoring di Kantor Dinas Kesehatan. Jadi ketika ada kejadian gizi buruk dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat langsung menyala. Selanjutnya kami akan turunkan tim yang telah dibentuk. Tim Gerak Cepat Gizi Buruk dan Stunting ini akan dibentuk dalam waktu dekat,” kuncinya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here