439 FORMASI CPNS REMBANG DAPAT JATAH YANG DI DOMINASI TENAGA PENDIDIKAN

Sumber : Google

POCIMEDIA.COM | Rembang – Kekosongan ASN di lingkup Pemkab Rembang yang masih kurang dipastikan secara perlahan terisi. Ini setelah Rembang tahun ini mendapatkan jatah 439 formasi pendaftaran, dengan formasi paling banyak tenaga pendidik.

Kemudian, fungsional tertentu atau teknis hanya 19. Lalu pelaksanaan teknis 13, tenaga kesehatan 158 dan tenaga pendidik sebanyak 249.

Jika kita melihat informasi pendaftaran yang akan dibuka pada bulan ini. Untuk tanggal yang sudah ditentukan sementara tanggal 11 November. Aksesnya di https://sscasn.bkn.go.id, serentak bersama daerah-daerah lain serta Kementerian Lembaga.

Kepala BKD Rembang, Suparmin menyebutkan bahwa CPNS digelar tahun ini. Rembang mendapatkan formasi sebanyak 439 yang dapat didaftar. Hanya saja perkembangan sampai akhir bulan Oktober masih dilakukan tahapan koordinasi.

Kini masih rapat koordinasi-koordinasi dengan BKD Provinsi dan BKN Regional Jogja. Jadi masih ada tindak lanjut lagi.

Koordinsi tersebut, berkaitan menentukan titik lokasi penyelenggaraan seleksi. sampai berita ini diturunkan belum final. Namun sesuai rencana tanggal 11 seleksi administrasi dimulai.

“Untuk tahapan selanjutnya dilakukan tahun depan. Dalam hal ini Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) TKB. Sesuai jadwal yang dirilis pelaksanaannya dimulai bulan Februari-Maret. Teman-teman ini masih dalam rangka koordinasi. Baru berupaya menentukan titik lokasi. Lalu kerja sama dengan perguruan tinggi mana. Dan pihak mana. Belum diketahui kepastian,” bebernya.

Baru sebatas seleksi administrasi nampaknya ada signal tanggal 11. Kalaupun itu tidak ada perubahan dari BKN. Yang pasti tahapannya diawali seleksi administrasi. Nanti pelamar dapat melengkapi syarat-syarat yang ditentukan.

”Acuannya menggunakan Permenpan 23 tahun 2019. Ini baru keluar. Jadi persyaratan ada di sana. Ketika diumumkan persyaratan sudah muncul,” terangnya.

Hanya Suparmin belum memberikan keterangan spesifik. Karena Permenpan tersebut baru dikirim lewat PDF.  Jika di Kaitan dengan kebijakan IPK yang dapat mengikuti saran BKN, rata-rata 3,0. Tetapi kembali lagi dengan kebijakan lokal daerah. (*)

Sumber :  jawapos[dot]com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: