POCIMEDIA.COM | Jakarta – Ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi di pemerintahan kabinet Indonesia pada periode 2019-2024. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi menuturkan, yang pertama ialah terkait keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Tantangan pertama adalah keterbatasan APBN dan APBD. Berdasarkan data rancangan teknokratis Bappenas, kebutuhan infrastruktur dari tahun 2019 sampai 2024 mencapai Rp 6.000 triliun. Sedangkan, APBN kita hanya mampu menyediakan Rp 240 triliun tiap tahun atau Rp 1.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

Oleh sebab itu ada gap atau selisih sebesar Rp5.000 triliun. “Dan itu besarnya setara dengan aset 5 bank BUMN.

Yang terkait implementasi skema kerja sama pemerintah dan KPBU yang belum sepenuhnya optimal digunakan pada proyek infrastruktur di daerah. Oleh karena itu, kembali kepada kompetisi dapat menutup gap di bidang yang kita butuhkan.

Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk melakukan pelonggaran terhadap beberapa kebijakannya pada tahun depan, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengasumsikan jika pada tahun ini ekonomi global tumbuh 3 persen, dan pada 2020 tumbuh menjadi 3,1 persen, maka kemungkinan pelonggaran masih ada. Dengan catatan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China ada kesepakatan baik.

Berdasarkan asumsi itu, kenapa kita kemarin berikan forward guidance look BI masih melihat terbukanya ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif. Bisa dalam bentuk suku bunga, penurunan giro wajib minimum (GWM), relaksasi makroprudensial. Instrumen ini terbuka ruang untuk lebih akomodatif.

Sehingga masih akan terus di cermati perkembangan dari ekonomi dunia. Sebab, tidak bisa dipastikan apakah nantinya Amerika Serikat dan China akan merujuk baik atau sebaliknya malah memburuk.

Sumber:Liputan6[dot]com

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here