No icon

Tanggapan Malala dan Jimly Soal Pembantaian terhadap Muslim Rohingya

Sudahkah dering warga Rohingya sampai di telinga kalian? Bagaimana menurut kalian perihal jerit tangis mereka yang sudah mendunia? Bahkan aktivis muda Hak Asasi Manusia, Malala Yousafzai mengutuk kekerasan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar sebagai tragedi yang memalukan.

Menurutnya, Aung San Suu Kyi dituntut untuk bertindak dalam menghentikan pembantaian tersebut sebagai peraih Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991 atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer.

Gadis asal Pakistan yang nyaris tewas setelah kepalanya ditembak milisi Taliban itu meminta Suu Kyi yang jadi pemimpin de facto Myanmar mengutuk kekerasan terhadap warga Rohingya. Komentar Malala disampaikan di Twitter setelah krisis kemanusiaan di Rakhine jadi sorotan dunia.

Malala mengatakan bahwa dia telah patah hati oleh laporan bahwa anak-anak muda dibunuh pasukan keamanan Myanmar. Dia pun mendesak pemerintah negara itu memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya.

“Selama beberapa tahun terakhir, saya berulang kali mengutuk perlakuan tragis dan memalukan ini,” bunyi pernyataan Malala yang diunggah di akun Twitter-nya, @Malala, Senin (4/9/2017).

”Saya masih menunggu rekan peraih Nobel Aung San Suu Kyi untuk melakukan hal yang sama. Dunia sedang menunggu dan Muslim Rohingya sedang menunggu,” lanjut Malala.

Militer Myanmar menyatakan, hampir 400 orang tewas dalam kekerasan di Rakhine, dengan mayoritas korban kelompok militan Roihngya. Tapi, para aktivis Rakhine menyebut ada sekitar 1.000 orang Rohingya yang mayoritas warga sipil dibunuh tentara Myanmar.

“Hentikan kekerasan. Hari ini kita telah melihat foto anak-anak kecil yang dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar. Anak-anak ini tidak menyerang siapapun, namun rumah mereka dibakar sampai habis,” tulis Malala.

”Jika rumah mereka bukan Myanmar, di mana mereka tinggal selama beberapa generasi, lalu di mana? Orang Rohingya harus diberi kewarganegaraan di Myanmar, negara tempat mereka dilahirkan.”

Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson, sebelumnya juga mengirim pesan kepada Aung San Suu Kyi yang dianggap sebagai ikon demokrasi Myanmar.

“Aung San Suu Kyi benar dianggap sebagai salah satu tokoh paling mengasyikkan di zaman kita, namun perlakuan Rohingya sangat menodai reputasi Burma,” ujar Johnson yang menggunakan nama lain dari Myanmar.

Tak hanya Malala, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Aung San Suu Kyi tidak lagi layak menjadi penerima Nobel Perdamaian. 

“Dia tak memperjuangkan nilai kemanusiaan, tapi hanya memperjuangkan dirinya sendiri,” kecam Jimly, Jumat (1/9/2017), seusai menjadi khatib shalat Idul Adha di Masjid Al Azhar, Jakarta.

“Dia itu produk sistem feodal, anak dari perdana menteri pertama (Myanmar), anak pendiri negara, bukan karena (capaian) dirinya,” imbuh Jimly.

Kecaman terhadap sikap Suu Kyi atas konflik Rohingya di Myanmar terus berdatangan pula dari banyak tokoh, baik di Myanmar maupun global.

The Guardian pada edisi 30 Desember 2016 memuat artikel kecaman lebih dari selusin penerima Nobel terhadap Suu Kyi.

Harian ini pun menyertakan hyperlink surat terbuka para penerima aneka Nobel tersebut yang terhubung ke halaman Facebook Muhammad Yunus—penerima Nobel Perdamaian 2006.

Di situs pengumpulan dukungan Change, misalnya, juga sudah muncul ajakan untuk meminta pencabutan Nobel Perdamaian dari Suu Kyi, yang diinisiasi oleh Emerson Yuntho.

 

Siapa Rohingya?

Rohingya adalah salah satu suku minoritas di Myanmar. Mereka sudah berada di negara itu selama beberapa generasi di wilayah Rakhine, semacam provinsi di Myanmar. Namun, Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Alih-alih, mereka menyebut Rohingya adalah imigran Muslim ilegal asal Bangladesh.

 

Pengungsi baru Rohingya menunggu bisa masuk kamp pengungsi sementara Kutupalang, Cox Bazar, Bangladesh, Rabu (30/8/2017).

Nasib buruk Rohingya di Myanmar menjadi-jadi sejak junta militer menguasai Myanmar mulai era 1960-an. Lalu, pada 1982, terbit Burma Citizenship Law, yang tak memasukkan Rohingya sebagai warga negaranya. Burma adalah nama lama Myanmar hingga berubah pada 1989.

Di Myanmar, Rohingya kerap dianggap bagian dari suku Bengali yang merupakan wilayah Bangladesh karena pada 1960-an suku ini pernah mengungsi massal ke wilayah Bengali akibat represi militer.

Namun, tudingan bahwa Rohingya sejatinya orang Bengali pun tak sejalan dengan sikap Pemerintah Bangladesh. Negara ini pun tak mau menyambut orang Rohingya sebagai warga negaranya, meski menampung seribuan pengungsi dari suku tersebut.

Konflik Rohingya di Myanmar bukan sekali atau dua kali berujung dengan hilangnya nyawa. Kisah-kisah warga yang kelaparan termasuk perempuan dan anak-anak lebih-lebih sering lagi muncul.

Selain tak diakui kewarganegaraannya, Muslim Rohingya juga tak mendapat akses untuk segala pekerjaan di Myanmar, kecuali segelintir dari orang-orang yang terketuk hati memberi pekerjaan informal. Mengungsi ke negara-negara lainpun tak selalu diterima. 

Ajak umat Buddha peduli Rohingya

Selain mengecam sikap Suu Kyi yang tak berpihak pada nasib Rohingya di Myanmar, Jimly juga meyerukan ajakan kepada umat Buddha untuk peduli pada suku Rohingya. Ajakan ini dia serukan baik kepada umat Buddha di Indonesia maupun dunia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Gambar diambil pada Jumat (1/9/2017)

“Mudah-mudahan kalau tokoh Buddhis di Indonesia bisa bantu perjuangkan, Rohingya tak akan terlalu dizalimi,” harap Jimly.

Menurut Jimly, kepedulian umat Buddha terhadap Rohingya akan memberikan dampak yang lebih efektif. Sebagai catatan, sensus penduduk Myanmar pada 2014 mencatat, 87,9 persen warganya memeluk agama Buddha.

“Dunia dan Asia pada umumnya yang banyak penduduk Buddhis-nya, kita imbau tunjukkan semangat toleransi, semangat kemanusiaan. Kalau mereka yang tampil membela Rohingya, itu akan jauh lebih efektif,” ungkap Jimly.

Terkait laporan yang diterbitkan The Advisory Commission on Rakhine State—melibatkan Kofi Annan, mantan Sekjen PBB—, Jimly melihatnya sebagai sebuah solusi. Namun, kata dia, usaha lain yang bersifat kultural juga tetap harus dilakukan, termasuk upaya menggerakkan tokoh-tokoh umat Buddha.

“Tokoh-tokoh Buddhis ini juga perlu. Dampaknya nanti juga komunikasi politik di dalam negeri. Jadi, Indonesia melindungi orang Buddhis di sini juga wajar, saling lindung-melindungi,” kata Jimly.

Adapun soal sikap Indonesia, Jimly berpendapat  sudah seharusnya bersuara lantang. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

Artikel bersumber dari Muhaimin dalam Sindonews.com dan bersumber dari Palupi Annisa Auliani pada Kompas.com

Komentar