pocimedia
Kegagalan Swasembada Pangan Bakal Pengaruhi Kredibilitas Jokowi
Monday, 19 Feb 2018 04:06 am
pocimedia

pocimedia

Pocimedia.com, Surabaya – memasuki tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum terwujud sepenuhnya. Meski Indonesia memiliki basis lumbung padi yang tersebar di beberapa daerah, namun faktanya belum mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemerintah beberapa kali terpaksa melakukan impor beras guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Menyikapi kondisi ini, salah satu anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan. Padahal swasembada pangan termasuk program Nawacita Presiden Jokowi. Menurut Bambang, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya swasembada di Indonesia. Satu diantaranya tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lainnya.

“Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementrian lain berantakan,” ujar Bambang, dilansir dari laman viva, (19/2).

Disisi lain, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, kegaduhan soal data produksi beras dari Kementerian Pertanian merupakan kesalahan fatal. Ia melihat perlu dilakukan evaluasi total terhadap kinerja sang menteri.

"Dari situ saya rasa perlu evaluasi total.  Evaluasi total itu ya perombakan kabinet, " ujar Bhima.

Bhima melanjutkan bahwa kegaduhan soal beras yang melebar bisa berpengaruh pada kredibilitas presiden. "Penekannya lebih ke arah menteri pertanian yang lebih bertanggung jawab. Soalnya selama ini kan kita selalu dibilang surplus untuk berbagai komoditas, misalnya beras," tutur Bhima.

Pandangan sama juga dilontarkan oleh Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, kebijakan impor beras bukanlah hal baru. Di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Amran di Kementerian Pertanian, pemerintah hanya menghasilkan kebijakan impor beras sebanyak 2,9 juta ton dengan nilai Rp16,9 trliliun lebih.

Secara umum, Uchok melihat tak ada program di Kementan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan. Ia malah mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat menyatakan dalam auditnya, Kementan perlu mengklarifikasi masalah di pengadaan benih, lahan, dan pestisida. “Harusnya hal ini ditanggapi. BPK harus bawa ke ranah hukum kalau tak ditanggapi,” katanya.

Begitu halnya dengan program cetak sawah, Uchok melihat program ini juga tidak terealisasi sesuai target dan tujuan. Alasannya karena pengelolaan program di kementan tak berjalan sebagaimana mestinya, begitu juga dengan koordinasinya kurang.

“TNI dilibatkan, tapi enggak berjalan. Makanya yangg harus dilibatkan itu masyarakat, kalau TNI biar urus soal pertahanan deh, enggak usah di bawa-bawa kesitu. Enggak bakal efektif, justru menggangu kerja (utama) TNI saja,” imbuh Uchok.