No icon

Putus Kontrak, Anies Perlu Pikirkan Nasib Pegawai Alexis

Jakarta, pocimedia.com -  Sesuai dengan janji kampanye pilkada 2017 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi menutup praktik prostitusi yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi menyatakan tidak memperpanjang Surat Izin Usaha untuk Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Ketegasan sikap ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang diterbitkan pada 27 Oktober lalu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Suratnya sudah dikeluarkan Jumat, 27 Oktober 2017 lalu. Sekarang sudah dijalankan, nanti kita akan awasi, tanpa izin mereka melakukan kegiatan ilegal. Sanksinya ya tidak boleh melakukan kegiatan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10).

Keberanian Anies menutup area hiburan yang cenderung pada praktek asusila tersebut memberikan opini berbeda di mata masyarakat. Apalagi keberadaan Alexis menjadi representasi golongan kelas atas alias pengusaha besar. Sehingga dengan dibekukannya Alexis, secara tidak langsung menunjukkan konsistensi Sang Gubernur baru itu bahwa Pemprov DKI Jakarta terpilih konsisten menegakkan peraturan tidak hanya kalangan bawah tapi juga kelas pengusaha atas seperti Alexis.

"Kita tegas. Kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi dan kita mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga, dan juga pemberitaan-pemberitaan," tambah Anies.

Sementara di sisi lain, pihak Alexis memutuskan untuk menghentikan operasional Hotel dan Griya Pijatnya. Ini dilakukannya sebagai bentuk ketaatan pada putusan Pemprov DKI. "Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukkan bahwa pihak kami taat aturan," ujar staf legal dan jubir Alexis Group, Lina, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).

Hanya saja, sambung Lina, Pemprov DKI juga perlu mempertimbangkan nasib karyawan yang jumlahnya cukup banyak. Apalagi jika penghentian perpanjangan izin usaha itu berbuntut pada penutupan usaha Alexis.

"Kami memiliki jumlah karyawan yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi dengan belum diterbitkanya perpanjangan TDUP usaha kami dan berujung pada penutupan usaha akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka," kata Lina. aish

Berita disarikan dari berbagai sumber

Komentar