No icon

Rencana Menag Keluarkan Kode Etik Dai

Perlukan Kode Etik bagi Pendakwah?

Jakarta, pocimedia.com – Belum usai persoalan pengesahan UU Ormas, masyarakat kini dibuat kaget oleh rencana penertiban pada Da’i. Disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pihaknya sedang merancang aturan baru terkait kode etik seorang pendakwah atau Dai. Tindakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya keluhan masyarakat bahwa pendakwah lebih banyak bercandanya daripada memaparkan ilmu agama.

“Pemerintah (diminta, red) lebih proaktif untuk menata penceramah mubalig, dai, yang terkadang dalam ceramahnya itu mungkin lebih banyak guyonnya,” kata Lukman di Unit Pencetakan Al­quran (UPQ) Ciawi, Bogor, seperti dikutip dari Metropolitan.

Menurut Lukman,  panduan atau kode etik tersebut akan menjadi prinsip bagi penceramah atau ustaz untuk menjaga integritas dakwah yang disampaikan. ”Agar dakwah Islam senantiasa tidak disampaikan oleh pihak yang bukan pada tempatnya. Ini akan kami terus rumuskan,” kata Lukman.

Sayangnya, rencana Menteri Agama menuai pro dan kontra bagi sebagian kalangan. Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Cabang Kabupaten Bogor KH Abdullah Nawawi salah satu yang mempertanyakan terkait rencana tersebut. Sebab, perlu dipikirkan juga jika ceramah serius tanpa guyonan, jemaah bisa tertidur mendengarkannya atau bosan.

“Tidak apa-apa mau seperti itu. Tapi pikirkan juga hal lainnya. Sepanjang guyonan tidak keluar etika agama dan menghina seseorang seharusnya tidak apa-apa,” katanya.

Senada dengan pandangan sebelumnya, Pengamat Hukum Abdul Fickar Hajar menegaskan bahwa yang berhak membuat kode etik bagi dai adalah asosiasi sebuah profesi. Dalam konteks dakwah, yang berwenang membuat kode etik dakwah bagi dai adalah asosiasi para pendakwah.

“Pemerintah tidak punya kewenangan membuat kode etik bagi para pendakwah,” ujar Fickar seperti dikutip dari situs republika online (26/10). Jika pemerintah yang membuat kode etik, lanjutnya, maka sama dengan pemerintah melakukan intervensi kepada profesi yang sepenuhnya otonom.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu sampai membuat kode etik dakwah dalam mengatur siaran dakwah yang akan ditayangkan di media massa. Karena, jika dai melakukan perbuatan pidana dalam dakwahnya, maka kontrolnya melalui penegakkan hukum pidana (hate speech, pencemaran nama baik, dan lainnya) atau dengan UU ITE, KUHP, dan sebagainya.

“Kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, atau organisasi keagamaan lainnya bisa dimengerti jika mereka membuat kode etik dakwah, karena para pendakwah itu adalah anggota dari organisasi keagamaan tersebut. Pemerintah sama sekali tidak punya kewenangan sekalipun, termasuk Kemenag,” papar Fickar.aish

Komentar